Solo, Jawa Tengah – 26 Februari 2025 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) BPJS Ketenagakerjaan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Gathering yang diadakan bersama berbagai stakeholders di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pihak manajemen BPJS Ketenagakerjaan dengan serikat pekerja, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan memperjuangkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Umum DPP SP BPJS Ketenagakerjaan, beserta jajaran Pimpinan dan perwakilan manajemen BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam acara yang berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan tersebut. Dalam kesempatan ini, para peserta rapat berkesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pandangan terkait isu-isu terkini yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, baik yang menyangkut hak-hak peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun tantangan dalam implementasi program-program BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Umum DPP SP BPJS Ketenagakerjaan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara pihak manajemen dan serikat pekerja agar tujuan bersama dalam meningkatkan layanan dan kesejahteraan tenaga kerja dapat tercapai. Ia juga mengingatkan tentang komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada seluruh pekerja di Indonesia.
Selain rapat koordinasi, acara juga dilanjutkan dengan sesi gathering yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara serikat pekerja, manajemen BPJS Ketenagakerjaan, dan stakeholders lainnya. Gathering ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi serta mendukung upaya bersama dalam memastikan kualitas perlindungan sosial yang lebih baik bagi seluruh pekerja Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah, asosiasi, dan organisasi pekerja, serta pihak manajemen BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi upaya penyempurnaan program BPJS Ketenagakerjaan dan memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan tenaga kerja.
